PENTINGNYA PEMBANGUNAN BERBASIS MITIGASI BENCANA DI MALUKU

IBRAHIM LISAHOLITH

Mahasiswa jurusan perencanaan wilayah dan kota 

universitas Bosowa Makassar

Ketua umum ikatan pemuda pelajar mahasiswa 

luhu huamual – Makassar

Indonesia adalah negara yang yang rawan akan bencana alam yakni gempa ataupun tsunami,baik gempa tektonik maupun vulkanik. kawasan yang rentan akan bahwa bencana tsunami adalah wilayah selatan pulau Sumatra,jawa,nusa tenggara sampai pada kepulauan Maluku. Hal ini berdasarkan jalur-jalur patahan,dan gunung-gunung berapi aktif atau tak aktif baik yang sudah terpetakan jalurnya ataupun belum terdeteksi .wilayah Maluku merupakan wilayah yang rawan hal ini di karenakan wilayah Maluku merupakan zona pertemuan antara 3 lempengan yang membentuk Palung kedalamanya antara (4.500 -7.000) meter yang di kenal dengan Zona Subduksi ,zona patahan di sekitaran Pulau Seram yang memanjang dari Kaimana hingga Luwuk banggai,selain itu zona-zona Kegempaan di sekitaran Kepulauan Maluku memiliki jejak panjang Gempa dan Tsunami di masa lalu.yang di akibatkan oleh interaksi antara lempengan Eurasi-pasifik dan indo-Australia.

Seperti yang tercantum dalam catatan Rumpius,Tsunami besar yang pernah melanda Pulau Seram dan Pulau Ambon Pada tahun 1674.Tsunami tahun 1674 di laporkan ketinggian air mencapai 80-100 meter di Hila dan negeri lima sementara wilayah lain 2-3 meter.wilayah ini pula pernah di landa bencana Tsunami kuat pada tahun 1899 (Rumpius) dimana kemungkinan juga di ikuti longsor bawah laut dan berdampak fatal terhadap daerah di Pulau Seram.Tsunami juga pernah melanda wilayah Elpaputih pada 30 September 1899,berdasarkan modeling yang di lakukan oleh Hamzah Latief(Ahli tsunami dari ITB) Ketinggian air mencapai 8-12 meter,selain itu gempa dan tsunami juga pernah melanda Ambon pada tanggal 8 oktober 1950 namun tak menimbulkan korban jiwa.untuk scenario gempa seperti yang terjadi pada tahun 1674,jika bencana Tsunami tersebut terjadi di utara Pulau Ambon maka hanya dalam waktu 15 menit bisa tiba setelah gempa,sedangkan Kota Ambon hanya butuh 25-30 menit.berdasarkan jejak bencana yang terjadi di masa lalu,bagamanakah kesiapan kita,bagaimana scema evakuasi siaga bencana dan mitigasi bencana,jika bencana tersebut kembali terjadi.kita ketahui bahwa masyarakat wilayah kepulauan maluku merupakan masyarakat pesisir.oleh sebab itu kedepanya di harapkan bagaimana Pemerintah Maluku menyikapi hal ini secara serius sebagai kebutuhan keselamatan di masa akan datang.dengan membuat konsep kebijakan terhadap pengelolaan wilayah pesisir,Arahan-arahan tentang peruntukan lahan wilayah pesisir,daya dukung wilayah pesisir serta daya dukung Infrastruktur.

Perencanaan berbasis mitigasi sangatlah penting sebagai instrumen untuk memanilisir dampak dari bencana Gempa bumi maupun Tsunami yang terjadi di wilayah maluku yang rawan akan bencana tersebut Membangun Areal Jalur Hijau.Pemecahan untuk mencegah dampak yang sangat besar akibat adanya bencana-bencana alam seperti tsunami dimasa yang akan datang rasanya perlu pemerintah maluku membuat suatu arahan kebijakan yaitu dengan membangun kawasan lebar jalur hijau hutan mangrove sebagai hutan lindung zone pantai (the width of mangrove green belt as coastal zone protection forest).di kawasan pesisir Jalur hijau hutan mangrove ini selain berfungsi sebagai penyangga atau buffer terhadap angin, gelombang dan arus juga mempunyai fungsi (1) sumber produktivitas primer perairan, (2) tempat berlindungnya organisme, (3) stabilisator proses pengendapan lumpur, (4) sebagai filter bagi pencemaran perairan.sangat di harapkan keseriusan dari pemerintah kita dalam hal pembangunan baik pada aspek penataan ruang,aspek perizinan maupun kajian mengenai mitigasi bencana,Kota Ambon misalnya kota yang telah mengembang hampir semua jenis kegiatan sehingga kegiatan pembangunan tumbuh secara serentak dan tak beraturan baik pada kawasan pesisir sampai pada pegunungan tampa memperhitungkan daya dukung lingkungan dan daya dukung lahan sementara pulau ambon sendiri mempunyai 10 garis zona patahan dan berada pada kawsaan pemukiman seperti jln.Patimura ambon sampai Batumeja,kemudian daerah Poka-Rumah tiga,waiyame,telaga kodok sampai ke arah utara pulau ambon.harapan kedepanya pemerintah dalam membangun konsep tata ruang jangan hanya berbasis indeks peningkatan ekonomi setiap sektor, tetapi harus sudah memasukan indeks lingkungan dan kebencanaan. 

Kebijakan pemerintah Maluku sangat di harapakan dalam penataan ruang yang berkelanjutan sebagai kebutuhan,pemerintah harus jeli dalam memberikan perizinan serta menindak tegas para pelanggar pembangunan yang tidak memperhitungkan Mitigasi bencana,daya dukung lahan serta Mutu bangunan baik pada kwasan pesisir atau pun pegunungan,gempa bumi dan tsunami mungkin tak akan membunuh jika kita tidak melanggar aspek-aspek tersebut dan memperhatikan Mitigasi bencana kita dengan Membangun Konsep Tata Ruang Yang lestari Yang Mampu memitigasi Bencana Alam Pemerintah Maluku harus menetapkan konsep tata ruang untuk memitigasi bencana alam dengan memperhatikan daerah-daerah untuk: (a) wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; dan (c) pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, (d) daerah-daerah budidaya dan (e) daerah-daerah pemukiman dan infrastruktur lainnya.di padukan selain itu peranan pemerintah sanagt di harapkan untuk bagaimana adanya sosialisai berkelanjutan akan pentingnya Mitigasi bencana sesuai yang di amanatkan pada UU NO.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,yang pada prinsipnya Mengatur tahapan meliputi pra bencana maupun saat tanggap darurat.  Jika hal ini di tidak di tanggapi serius Maka akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meluluh lantakan kita